Akuntabilitas Negara Khilafah: Membungkam Kerancuan Para ‘Penikmat’ Demokrasi

Pilkada serentak 2015 telah usai. Animo pemilih sebenarnya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski memang di beberapa daerah semisal Medan, sebagaimana diberitakan oleh Harian Tempo, jumlah pemilih drop hingga tinggal 25% saja. Namun, praktik demokrasi tetap saja dipertahankan di negeri ini dengan berbagai uslub & ‘kreatifitas’ (baca: segala cara). Pembelanya bukan saja dari kalangan sekuler, namun juga dari sebagian aktifis Islam, sebagian ulama, dan beberapa orang yang selama ini dikenal anti-sekularisme. Buktinya, buletin Al-Islam edisi 783, 22 Shafar 1437 H – 4 Desember 2015 M yang bertajuk “Pepesan Kosong Pilkada Serentak” mendapat banyak tanggapan, positif maupun negatif. Salah satu tulisan yang sering diangkat untuk menanggapinya adalah tulisan yang bertajuk “Khilafah dan Demokrasi.” Tulisan itu sebenarnya sudah dibuat sejak lama (lebih dari 1 tahun yang lalu) oleh DR. Adian Husaini, namun kemudian diangkat dan dipromosikan kembali melalui media sosial sebagai tameng atau upaya serangan balik kepada Hizbut Tahrir yang mengopinikan kerusakan demokrasi dan menyerukan kepada khalayak ramai untuk meninggalkan sistem demokrasi.

Sejauh ini sudah ada bantahan balik terhadap tulisan “Khilafah dan Demokrasi”, semisal tulisan Ali Mustofa Akbar yang berjudul “Demokrasi Berbenturan dengan Khilafah”, juga yang terbaru adalah tulisan Nopriadi Hermani, Ph.D yang berjudul “Tanggapan atas Khilafah dan Demokrasi .” Hanya saja, kedua tanggapan tersebut agak terpengaruh dengan gaya penulisan DR. Adian Husaini yang cenderung tidak fokus. Padahal sebenarnya jika diteliti kembali, core atau inti dari keseluruhan penyampaian DR. Adian Husaini akan nampak pada cuplikan paragraf berikut:

Masalah khilafah juga perlu didudukkan pada tempatnya. Khilafah adalah sistem politik Islam yang unik dan khas. Tentu, agama dan ideologi apa pun, memerlukan dukungan sistem politik untuk eksis atau berkembang. Tetapi, nasib dan eksistensi umat Islam tidak semata-mata bergantung pada khilafah. Kita dijajah Belanda selama ratusan tahun, Islam tetap eksis, dan bahkan, jarang sekali ditemukan kasus pemurtadan umat Islam. Dalam sejarah, khilafah juga pernah menjadi masalah bahkan sumber kerusakan umat, ketika sang khalifah zalim. Dalam sistem khilafah, penguasa/khalifah memiliki otoritas yang sangat besar. Sistem semacam ini memiliki keuntungan: cepat baik jika khalifahnya baik, dan cepat rusak jika khalifahnya rusak. Ini berbeda dengan sistem demokrasi yang membagi-bagi kekuasaan secara luas.

Jadi, ungkapan “masalah umat akan beres jika khilafah berdiri”, juga tidak selalu tepat. Yang lebih penting, menyiapkan orang-orang yang akan memimpin umat Islam. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Entah mengapa Rasulullah saw — setahu saya — tidak banyak (hampir tidak pernah?) mengajak umat Islam untuk mendirikan negara Islam. meskipun negara pasti suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam, sebab berbagai aspek hukum dan kehidupan umat terkait dengan negara. Tapi, saya tidak ketemu hadits: “Mari kita dirikan negara, agar kita jaya!” Tentu, bukan berarti negara tidak penting.

Dari cuplikan paragraf tersebut, sangat terasa intensi atau kecenderungan untuk menyepelekan kewajiban dan perjuangan penegakan Khilafah. Bahkan terkesan menyepelekan Khilafah itu sendiri, diiringi dengan tuduhan bahwa Khilafah adalah sistem tirani yang tidak akuntabel. Ini adalah tuduhan yang sembrono juga berbahaya, yang amat disayangkan, muncul dari intelektual muslim yang selama ini lantang menyerukan penolakan terhadap sekularisme.

Parahnya lagi, jika ditelusuri lebih lanjut, tuduhan semisal itu bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelum itu Lord Acton sejak abad 19 mengatakan: “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely” Perkataan yang seolah menjadi ringkasan segenap daya upaya Barat untuk membebaskan diri dari sistem kerajaan tirani yang membelenggu mereka pada abad kegelapan. Maka, semangat inilah yang terus digemborkan oleh Barat hingga saat ini. Semangat yang kemudian juga mereka gunakan untuk mempromosikan citra negatif terhadap konsep Khilafah, yang mereka tuduh sebagai bentuk sistem totalitarian ala fasisme yang tidak mengenal akuntabilitas. George Bush dalam pidato bertajuk “Global War on Terror” tahun 2006 menyatakan: “Khilafah ini merupakan sebuah imperium Islam totaliter yang mencakup seluruh negeri muslim…” Hal ini kemudian disetujui oleh akademisi Muslim sendiri. Abdulwahab El-Affendi dalam bukunya yang berjudul “Who Needs an Islamic State?” menyatakan: “Dengan menempatkan tendensi tetap dalam pemerintahan yang hampir bersifat tirani, maka sangat mungkin merancang pemerintahan yang mencegah penguasa memiliki kebebasan menjadi tiran, sebuah pengaturan yang sukses besar. Maka, walau pun seorang Richard Nixon (mantan Presiden AS) sebenarnya memiliki potensi menjadi tiran seperti Joseph Stalin, ia terhindar dari kekuasaan tiran akibat sistem yang membatasi tendensi despotik yang dimilikinya. Kesalahan umum dalam persepsi Muslim tradisional tentang Khilafah yang adil ialah keyakinan yang keliru bahwa prasyarat pemerintah harus dirancang untuk memilih penguasa yang mendekati kriteria orang suci, padahal orang suci tak memerlukan aturan…

Sungguh, setiap tuduhan di atas adalah tuduhan yang keji terhadap konsep Khilafah. Padahal, Khilafah adalah fardhun wa wa’dun, kewajiban dan janji Allah bagi umat Islam. Bahkan, Rasulullah sejak awal telah menyampaikan, siapa yang layak memimpin dan berkuasa atas umat Islam. Rasulullah bersabda: Dulu Bani Israel dipimpin dan diurus oleh para nabi. Jika para nabi itu telah wafat, mereka digantikan oleh nabi yang baru. Akan tetapi, setelahku tidak ada lagi seorang nabi, dan akan ada khalifah yang banyak. (HR al-Bukhari). Pernyataan Rasul tersebut mengisyaratkan bahwa dalam tugas dan jabatan kenabian tidak akan ada yang menggantikan beliau. Namun, Khalifah lah yang berhak menggantikan beliau dalam tugas dan jabatan sebagai kepala negara, yaitu memimpin dan mengurusi segala urusan masyarakat. Dalam hadits yang lain disebutkan: Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus sesudahku… (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al Hakim menshohihkannya). Dari kedua hadis tersebut dapat kita pahami bahwa bentuk pemerintahan yang diwariskan Nabi saw. adalah Khilafah yang oleh para ulama disebut juga “Imamah.” Maka, perkara tiadanya Khalifah ditengah umat saat ini jelas bukan perkara sepele, yang dengan entengnya ditinggalkan begitu saja dan tidak diperjuangkan. Para Ulama Salaf mengetahui hal tersebut, hingga di antara mereka ada yang menganggap kewajiban mengangkat seorang Khalifah adalah kewajiban yang paling agung. Misalnya saja Imam Al-Haytsami, dalam Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah beliau menyatakan: “Ketahuilah, para Sahabat ra. telah berijma’ bahwa mengangkat Imam/khalifah setelah berakhir-nya zaman Nubuwwah adalah wajib. Bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban terpenting tatkala mereka menyibukkan diri dengan kewajiban tersebut dengan menunda penguburan jenazah Rasulullah saw.” Dengan demikian, tidaklah layak seorang muslim berpangku tangan dari kewajiban penegakan Khilafah, apalagi mencela, meremehkan, dan menyerukan statement yang terkesan menyepelekan konsep Khilafah!

Memahami Wewenang Khalifah

Yang pertama haruslah diluruskan pemahaman terkait wewenang Khalifah dalam sistem Khilafah itu sendiri. Dalam Masyru’ Dustur (Rancangan Undang-Undang) Daulah Khilafah yang diterbitkan Hizbut Tahrir, dijelaskan pada pasal 22, bahwa Khilafah tegak di atas 4 landasan:
a. Kedaulatan adalah milik Syara’, bukan milik rakyat.
b. Kekuasaan berada di tangan umat.
c. Pengangkatan seorang Khalifah adalah fardhu atas seluruh kaum Muslim .
d. Khalifah mempunyai hak untuk melegalisasi hukum-hukum syara’ dan menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan.

Dari poin ke-4, sekilas memang nampak bahwa Khalifah memiliki wewenang yang besar. Selain wewenang sebagai eksekutif, juga wewenang ranah legislatif untuk melegalisasi hukum. Namun yang perlu diperhatikan pertama kali semestinya adalah poin yang pertama: “Kedaulatan adalah milik Syara’, bukan milik rakyat.” Dari poin tersebut dapat dipahami pula bahwa kedaulatan bukan milik Khalifah, namun menjadi milik Syara’. Artinya, Khalifah tidak berada diatas hukum. Berikutnya pada poin kedua dijelaskan bahwa kekuasaan berada di tangan umat. Dari sini juga dapat dipahami, bahwa otoritas dan kekuasaan yang dimiliki oleh Khalifah berasal dari umat, bukan dari dirinya sendiri atau dari garis nasabnya. Dalam Masyru’ Dustur pasal 24 juga telah gamblang disampaikan: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan Syara’. Maka sejak awal, aqod yang dibentuk antara umat dengan Khalifah adalah aqad yang telah ditetapkan secara spesifik oleh Syari’at. Otoritas Khalifah dalam memerintah harus diberikan berdasarkan kerelaan umat Islam melalui bai’at yang sah, karena Khalifah pada dasarnya adalah wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dipilih dan dibaiat oleh umat untuk menerapkan hukum-hukum Syari’ah atas mereka. Khalifah terikat dengan hukum-hukum Syari’ah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya atas urusan-urusan dan kemaslahatan umat. Hingga titik ini sudah sangat jelas perbedaan sistem Khilafah dengan sistem pemerintahan lainnya, semisal demokrasi yang diterapkan saat ini. Bahkan perbedaan tersebut sangatlah mendasar, hingga menyangkut dasar dan sumber wewenang kepala negara.

Berkenaan dengan poin ke-4, yakni wewenang Khalifah untuk melegalisasi hukum-hukum Syara’ dan menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan, tentu tidak bisa dikaitkan begitu saja dengan tuduhan negatif munculnya kedzaliman dan kesewenang-wenangan dalam sistem Khilafah. Ingat, landasan yang pertama dalam sistem Khilafah adalah “Supremasi Syari’at”. Allah SWT berfirman didalam Al Qur’an: “Menetapkan hukum adalah Hak Allah” (Al-An’am: 57). Tidak seperti raja atau diktator, seorang Khalifah tidak memiliki hak untuk menetapkan hukum perundang-undangan berdasarkan keinginannya sendiri atau kepentingan keluarganya. Walau Khalifah memegang seluruh kekuasaan eksekutif dan legislatif secara mutlak, kekuasaannya itu tetap dibatasi oleh Syari’at. Dalam Masyru’ Dustur pasal 37 telah disebutkan: Dalam melegalisasi hukum, Khalifah terikat dengan hukum-hukum Syara’. Diharamkan atasnya melegalisasi hukum yang tidak diambil melalui proses ijtihad yang benar dari dalil-dalil syara’. Khalifah terikat dengan hukum yang dilegalisasinya, dan terikat dengan metode ijtihad yang dijadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan suatu hukum. Khalifah tidak dibenarkan melegalisasi hukum berdasarkan metode ijtihad yang bertentangan dengan apa yang telah diadopsinya, dan tidak diperkenankan mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan hukum-hukum yang telah dilegalisasinya.

Dengan penelaahan yang baik dan seksama, sebenarnya intelektual yang jujur akan mampu memahami model proses legalisasi hukum yang dipraktekkan dalam sistem Khilafah selama berabad-abad lamanya. Bahkan intelektual Barat sekalipun, semisal Thomas Arnold dalam bukunya The Caliphate menyatakan: “Hukum yang diturunkan dari aturan agama sangat membutuhkan kepatuhan dari semua orang, bahkan dari Khalifah sendiri. Secara teoritis, pemerintahan negara, sekurang-kurangnya akan berjalan harmonis berdasarkan tuntunan Syari’at. Secara teoritis pula, adalah benar bahwa seorang Khalifah bisa menjadi mujtahid, orang yang menetapkan hukum. Namun keputusan hukum dari seorang mujtahid terbatas pada interpretasi hukum dalam aplikasinya pada masalah-masalah tertentu. Ini berlangsung dari masa ke masa, mujtahid sama sekali bukan pembuat hukum…

Independensi Mahkamah Mazhalim dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Khalifah

Khilafah memiliki lembaga peradilan tertinggi yang dinamakan “Mahkamah Mazhalim.” Lembaga ini terdiri atas para qadhi (hakim) yang paling kompeten dan berpengalaman, dan diberi kewenangan yang luas oleh Syari’at. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberhentikan setiap penguasa atau pun pejabat negara, terlepas dari apa pun jabatan mereka, bahkan termasuk Khalifah, bila dianggap telah melakukan perkara mazhlimah, yakni semua tindakan yang tidak haq atau tidak dibenarkan Syari’ah yang menyebabkan terambilnya hak seseorang atau menyebabkan tidak diperolehnya apa yang menjadi haknya. Dalam Masyru’ Dustur pasal 90 disebutkan: Mahkamah Madzalim berhak memberhentikan penguasa atau pegawai negara manapun. Mahkamah itu juga berhak memberhentikan Khalifah. Hal itu jika penghilangan kedzaliman mengharuskan pemberhentian Khalifah. Secara spesifik, tugas lembaga tersebut juga dijelaskan dalam pasal 91: Mahkamah Madzalim memiliki wewenang memeriksa setiap tidak kedzaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum syara’ yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara’ yang tercantum dalam UUD, Undang-undang dan semua hukum syara’ yang dilegalisasi oleh Khalifah; atau yang berhubungan dengan penentuan salah satu jenis pajak dan berbagai tindak kedzaliman lainnya.

Hakim dalam mahkamah mazhalim (Qadhi Mazhalim) memang diangkat oleh Khalifah. Namun, guna memastikan agar Qadhi Mazhalim bebas dari pengaruh politis, Syari’at membatasi kekuasaan Khalifah untuk tidak memiliki wewenang memberhentikan seorang Qadhi Mazhalim dari posisinya bila Qadhi Mazhalim sedang menyidang kasus yang melibatkan Khalifah, Mu’awwin Tafwidl, atau Qadhi Al-Qudlat. Hal ini disebutkan dalam Masyru’ Dustur pasal 88 yang berbunyi: Qadli Madzalim ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah atau oleh Qadli Qudlat. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau Qadli Qudlat –jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepadanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap Qadli Madzalim yang tengah memeriksa perkara (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan Mu’awin Tafwidl atau dengan Qadli Qudlat. Wewenang memberhentikan Qadli Madzalim dalam kondisi itu berada di tangan Mahkamah Madzalim. Maka dapat kita lihat independensi yang sangat besar dari Mahkamah Mazhalim, jauh melampaui skala independensi lembaga yudikatif dalam sistem demokrasi modern sekalipun!

Apabila seorang Qadhi menyidang perkara yang menyangkut Khalifah, Mu’awin Tafwidl, atau Qadli Qudlat, persidangan tidak bisa dihentikan oleh siapa pun di dalam negara, termasuk Khalifah sendiri. Konsep Khilafah tidak mengenal konsep ‘pengampunan’ atas kejahatan, sebagaimana yang terjadi di Barat. Konstitusi AS misalnya, menetapkan kewenangan Presiden dalam mengampuni seluruh pelaku kejahatan, kecuali impeachment. Bab II pasal 2 konstitusi tersebut menyatakan: Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan ampunan dan penangguhan untuk setiap pelanggaran undang-undang di AS, kecuali dalam hal impeachment.

Kewenangan ini membuat presiden AS memegang kekuasaan yudisial yang sangat besar untuk bisa membatalkan keputusan pengadilan atau bahkan sama sekali membatalkan gugatan atau tuntutan. Penyimpangan penggunaan kekuasaan ini yang paling terkenal dilakukan oleh Presiden Gerald Ford pada tahun 1974. Setelah Richard Nixon berhenti dari jabatannya karena tersangkut Skandal Watergate, Wakil Presiden Gerald Ford menjadi Presiden. Dalam pidatonya pada tanggal 8 September 1974, Presiden Ford memberikan ampunan penuh kepada Nixon atas kesalahannya dalam kasus Watergate, sehingga mencegah terjadinya segala penyelidikan hukum atas kasus tersebut. Para kritikus menyatakan bahwa ini merupakan suatu “corrupt bargain” di antara kedua orang tersebut. Nixon berhenti dari jabatan Presiden sehingga Ford memegang jabatan tersebut agar dapat memberikan ampunan penuh kepada Nixon. Insiden semacam ini sangat rawan terjadi dalam sistem demokrasi, namun tidak mungkin terjadi di dalam Negara Khilafah!

Kontrol Majelis Umat terhadap Penguasa

Tidak cukup dengan keberadaan Mahkamah Mazhalim, dalam Khilafah juga dikenal keberadaan lembaga Majelis Umat. Fungsi Majelis Umat adalah mengontrol penguasa dan syura, bukan legislasi; bukan pula mengurus anggaran. Fungsi ini akan menjadikan mereka lebih fokus mengontrol khalifah dalam menjalankan pemerintahan dan melayani rakyat dengan hukum-hukum syariah. Dalam Masyru’ Dustur pasal 105 disebutkan: Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-Muslim dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam.

Khalifah memang berhak untuk mengadopsi suatu peraturan/undang-undang, tetapi undang-undang tersebut tentu wajib bersumber pada wahyu. Oleh karena itu anggota Majelis Umat dapat memberikan kritik atau masukan terhadap undang-undang yang akan diadopsi khalifah meskipun pendapat Majelis Umat ini tidak mengikat. Saat Majelis Umat benar-benar melihat peraturan yang diadopsi khalifah adalah kezaliman yang bertentangan dengan hukum syariah, sementara khalifah melihat itu sesuai dengan hukum syariah, maka mereka bisa membawa masalah ini ke Mahkamah Mazhalim.

Bahkan, berkaitan dengan perkara teknis yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat yang tidak memerlukan analisis mendalam, keputusan Majelis Umat bersifat mengikat sehingga wajib dilaksanakan. Saat ada pejabat negara (mu‘âwin, wali dan ‘amil) yang dianggap tidak layak oleh Majelis Umat, mereka bisa mengadukan ketidakridhaannya. Khalifah wajib mengganti pejabat tersebut tanpa perlu mekanisme yang berbelit-belit dan tanpa harus ada kekeliruan yang dilakukan pejabat tersebut. Rasulullah saw. pernah mencopot ‘Ala’ bin al-Hadhrami ra. dari jabatannya sebagai amil Bahrain karena aduan utusan Abd al-Qais. Umar bin al-Khaththab juga pernah mencopot Saad bin Abi Waqash ra. dari jabatannya sebagai wali semata-mata karena adanya pengaduan masyarakat, Umar berkata, “Sungguh, aku tidak mencopot dia karena kelemahan atau suatu pengkhianatan.”

Akuntabilitas Khilafah Merupakan Hak Seluruh Warga Negara

Dalam model totalitarian ala Nazisme atau Komunisme, selalu ada satu partai massa tunggal. Di Uni Sovyet terdapat Partai Komunis, dan di Jerman terdapat Partai Nasional-Sosialis Jerman (Nazi: National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Di zaman sekarang masih hangat dalam ingatan saat di Irak terdapat Partai Ba’ath di bawah pimpinan Saddam Hussein yang menjadi partai resmi negara dan merupakan satu-satunya partai karena partai lain tidak diizinkan berdiri.

Dalam pencapaian tujuan kemajuan masyarakat, setiap warga negara perlu menjadi anggota partai resmi negara. Mereka yang tidak mau bergabung dengan partai negara akan dicurigai dan tidak memiliki hak dan perlindungan yang sama sebagaimana anggota partai. Negara-negara Barat yang dijiplak oleh negeri ini, menjalankan model demokrasi multi-partai, dengan banyak partai politik terlibat dalam usaha memegang kekuasaan. Namun pada kenyataannya, biasanya hanya ada beberapa partai politik besar yang punya kesempatan memegang kekuasaan. Di Amerika, pilihannya biasanya hanya berkisar pada Partai Republik dan Partai Demokrat, dan di Inggris hanya pada Partai Buruh dan Partai Konservatif.

Islam bukan hanya membolehkan berdirinya banyak partai politik, bahkan mewajibkan umatnya untuk mendirikan sekurang-kurangnya satu partai. Walau aparatur pemerintahan dalam banyak kasus merupakan para anggota partai politik, Negara Khilafah tidak memakai sistem satu partai, yang memerintah sebagaimana ditemukan dalam demokrasi ala Barat. Dengan kata lain, tidak ada satu partai berkuasa dalam negara. Partai-partai politik dalam Negara Khilafah didirikan untuk tujuan mengawasi kepala negara (khalifah) dan pemerintahannya. Tugas mereka adalah menjaga pemikiran Islam di tengah masyarakat dan memastikan pemerintah tidak menyimpang dari implementasi dan penyebaran Islam. Namun, untuk menjadi bagian dari pemerintahan atau untuk mencapai keberhasilan di tengah masyarakat tak harus bergabung dengan salah satu partai.

Hak warga negara Khilafah untuk mendirikan partai politik berlandaskan pada kitab suci al-Qur’an. Untuk mendirikan sebuah partai politik, tidak diperlukan izin dari pemerintah karena syariat telah memberi izin untuk itu. Ayat al-Qur’an di bawah ini memerintahkan pendirian partai-partai politik. Allah Swt berfirman: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung (TQS. Ali Imran [3]: 104). Perintah untuk adanya segolongan umat merupakan perintah untuk pembentukan partai-partai politik. Ini dilandaskan pada fakta bahwa ayat ini membebankan tugas segolongan umat untuk menyerukan Islam, menyuruh kepada yang makruf (kebaikan) dan mencegah dari yang munkar (keburukan). Tugas menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar bersifat umum dan tak dibatasi. Maka tugas itu juga mencakup penguasa, dan ini mengimplikasikan untuk tetap menjaga akuntabilitas mereka dalam mejalankan pemerintahan. Menjaga akuntabilitas penguasa merupakan suatu aktivitas politik yang biasa dijalankan oleh partai politik, serta merupakan tugas terpenting dari partai-partai politik. Dengan demikian, ayat ini mengindikasikan tugas mendirikan partai-partai politik yang menyerukan Islam, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, serta menjaga penguasa agar segala sikap dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, fungsi berbagai partai politik di dalam Negara Khilafah bukan untuk memegang kekuasaan, karena tidak ada konsep partai penguasa dalam Negara Khilafah. Banyaknya partai politik Islam dimungkinkan dan semuanya bekerja demi kebaikan seluruh lapisan masyarakat, bukan demi kepentingan mereka sendiri sebagaimana lazim ditemukan di negara-negara Barat, juga di negeri kita sendiri.

Khatimah

Dari setiap uraian di atas akan nampak, betapa negara Khilafah jauh dari apa yang digambarkan oleh DR. Adian Husaini, juga para intelektual lainnya yang cenderung menafikkan keagungan sistem Khilafah. Demikianlah, jika ada yang masih menganggap besarnya otoritas atau wewenang Khalifah dapat menghantarkan pada kerusakan maka hanya ada 2 kemungkinan: Yang pertama adalah karena ketidaktelitian dan kedangkalan pengetahuan tentang konsep Khilafah, yang kedua adalah karena kecenderungannya untuk membenci Islam dan konsep Khilafah yang lahir dari Islam.

Sejarah panjang ribuan tahun penerapan Islam telah membuktikan bahwa sistem Khilafah adalah yang paling beradab walaupun masih ada kekurangan yang sifatnya manusiawi dalam menjalankannya. Walaupun ada kampanye hitam untuk menodai keunggulan sistem ini, kebenaran pasti akan mengemuka dan kerusakan pasti akan terbongkar, tepat pada saatnya yang telah ditentukan-Nya. Wallahu a’lam bi ash-showaab.

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Opini, Pemikiran

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s