Bahaya Partai Terbuka

Gelombang sekularisasi yang dahsyat membuat partai-partai politik yang menisbatkan dirinya sebagai partai politik Islam seolah tak punya pilihan. Alih-alih mempertahankan identitasnya sebagai partai pengusung ideologi Islam, malah kian menjauhinya. Sedikit demi sedikit identitas itu tergerus. Baju Islam yang dikenakan selama ini dianggap sudah sesak. Eksklusivitas dianggap sebagai penghalang dalam pergaulan politik. Butuh baju baru yang dianggap longgar. Baju lama pun ditinggalkan. Sikap partai politik Islam ini semakin nampak jelas menjelang Pileg dan Pilpres pada 2009 yang lalu. Para aktifis partai yang sebelumnya getol menampakkan ke-Islaman kemudian mengatakan “Islam adalah masa lalu” atau “tidak sepatutnya di masa modern ini bicara syariah, tapi bicara yang lebih konkret”. Lebih parah lagi, syariah Islam kemudian dianggap sebagai komoditas politik yang tidak laku.

Ujung-ujungnya, ketika pilpres berlangsung, partai-partai politik yang menisbatkan dirinya sebagai partai politik Islam ini dengan rela hati berkoalisi dengan partai-partai sekular yang dulu dianggap sebagai rivalnya. Bahkan setelah capres dan cawapres yang mereka usung terpilih, mereka memutuskan untuk menjadi backbone yang mendukung dan melindungi pemerintahan. Sebagai imbalannya, partai-partai tersebut mendapatkan kedudukan dan berbagai macam jabatan di pemerintahan. Mereka sangat menikmati kondisi ini.

Sorotan pun tak terhindarkan. Banyak kalangan mendorong agar partai-partai tersebut melepaskan diri dari ideologi yang berusaha diembannya, yakni Islam. Salah satu penyebabnya adalah semakin kecilnya perolehan jumlah suara yang didapatnya selama pemilu beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2004, perolehan jumlah suara yang didapatkan partai-partai Islam kalah jauh dibandingkan partai-partai sekuler, atau partai-partai berbasis massa Islam yang telah terlebih dahulu membuka diri seperti PAN dan PKB. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Pada pemilu selanjutnya, yakni tahun 2009, perolehan jumlah suara yang didapatkan partai-partai Islam malah kian terpuruk. Bahkan ada partai-partai Islam yang terlempar dari parlemen akibat perolehan suara sangat minim, kurang dari Parlementary Treshold (PT). Partai-partai tersebut antara lain PBB yang hanya mendulang 1,79% dan PBR dengan 1,21% suara. Perolehan tersebut bahkan tidak mampu sekedar melampaui Gerindra dan Hanura yang notabene partai baru. Terlebih lagi, partai Islam maupun partai yang berbasis massa Islam yang lolos PT pada pilpres 2009 lalu semuanya bergandeng tangan dan bermesraan dengan partai-partai sekular semacam demokrat yang mendulang 20,85% suara dan Golkar dengan perolehan 14,45%.  Pada akhirnya masyarakat jadi bertanya-tanya, apa bedanya partai Islam atau yang berbasis massa Islam dengan partai-partai lain yang sekular?

Melihat fakta tersebut, wajarlah apabila sejumlah kalangan kian mendorong partai politik Islam untuk “bergerak ke tengah” alias menanggalkan identitasnya. Arief Mudatsir Madnan misalnya, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) tersebut menyatakan partai-partai Islam di Indonesia dinilai wajib merefleksi ideologi masing-masing partai dan lebih terbuka pada keberagaman. Jika tidak, partai Islam akan kalah bersaing dengan partai-partai sekuler pada pemilu legislatif mendatang (2014). “Partai Islam ke depannya akan mengalami masa sulit jika mereka tidak melakukan refleksi yang menyeluruh,” kata Arief Mudatsir Madnan, dalam diskusi buku Krisis Ideologi yang ditulisnya, di gedung DPR (Republika, Senin 7/9/2009). Senada dengan Arief, pengamat politik LIPI, Syamsudin Haris, menjelaskan bahwa partai Islam harus lebih inklusif dan modern. Artinya, partai Islam harus menjadi partai Islam nasional, tidak ada lagi sentimen yang sangat ideologis dalam partai Islam. Adapun pengamat politik Fachry Ali, mengatakan, popularitas sebuah partai selalu mengikuti mass culture. Mass culture adalah sebuah budaya yang tidak lagi memiliki keterkaitan dengan etnik budaya dan ideologi agama tertentu. “Sementara partai Islam selama ini hanya mampu menyodorkan ideologi para kiai, sehingga kalah bersaing,” tambah Fachry. (Republika, Senin 7/9/2009).

Belakangan, salah satu partai politik Islam yang memperoleh suara paling besar diantara partai politik Islam lainnya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai mempertimbangkan hal tersebut. Dalam Musyawarah Nasional II PKS 19-20 Juni lalu, partai yang dulunya bernama Partai Keadilan (PK) ini menyatakan dirinya sebagai partai yang terbuka. Terbuka artinya menerima keanggotaan orang-orang kafir dan siap untuk bekerjasama dalam bidang apapun dengan orang-orang kafir. Keterbukaan itu ditunjukkan dalam pelaksanaan Munas itu sendiri. Acara besar itu diadakan di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta-hotel mewah yang dulu pernah menjadi sasaran teroris dan identik dengan hotel asing. Pembukaannya pun dihadiri oleh Presiden SBY dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Cameron Hume serta dubes negara Barat lainnya. Cameron memuji PKS dalam hal pelayanan terhadap konstituennya. Ia mengatakan cara yang dilakukan PKS sudah demokratis dan menunjukkan salah satu bukti komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi. “That is the evidence of Indonesia’s commitment in holding democratic principles,” katanya dalam seminar International “The US’ views on Islam: Reflection on Barack Obama’s speech in Cairo” dalam rangkaian acara Munas PKS di Ritz-Carlton (The Jakarta Post, 20/06/2010).

Ketua Dewan Syuro PKS Hilmy Aminuddin menjelaskan argumentasi di balik kebijakan baru ini. Hilmy Aminudin mengatakan deklarasi sebagai partai tengah dan terbuka bukan sekadar strategi, tetapi merupakan pelaksanaan ajaran Islam. PKS menerima pluralitas sebagai ketentuan Tuhan bahwa tidak ada keseragaman tetapi keberagaman. “Itu muncul dari keyakinan dan keimanan,” ujar Hilmi di sela-sela Musyawarah Nasional PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu 19 Juni 2010 (vivanews.com, 19/06/2010). Sebenarnya kebijakan untuk menjadi partai terbuka bukanlah sebuah wacana baru. Wacana tersebut telah digulirkan sejak tahun 2008. Bahkan sebagian pengamat telah memprediksinya sejak pemilu 1999 ketika PKS masih berwujud PK. Van Zorge saat itu menyatakan ”Partai Keadilan has demonstrated a willingness in the past to compromise and work within the confines of political realities,”. Barulah pada Munas 2010 ini, PKS meresmikan diri sebagai partai terbuka. Jauh-jauh hari partai tersebut telah menjadikan kalangan non-muslim sebagai anggota legislatifnya di beberapa DPRD. Menurut catatan, saat ini ada 20 anggota legislatif non-muslim dari PKS di Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Menurut Sekjen PKS, Anis Matta, target PKS adalah masuk posisi tiga besar pada Pemilu 2014. Fakta itulah yang membuat PKS memperkuat konsolidasi internal dan merancang strategi untuk dapat meraih target posisi tiga besar di 2014. Salah satunya dengan mengubah AD/ART khususnya pada klausul keanggotaan yang terbuka bagi non muslim dan menjadikan Pancasila sebagai azas partai selain azas Islam. “Kita menyesuaikan landasan partai untuk pengembangan konstituen supaya bisa menampung aspirasi semua warga negara, bukan Islam saja,” ujarnya (Suara Pembaruan Online, 21/06/2010).

Mengapa Menjadi Partai Terbuka?

Proses transformasi sebuah parpol Islam menjadi partai yang terbuka sebenarnya merupakan salah satu bentuk pragmatisme politik. Pragmatisme politik ini bukan saja nampak pada PKS sebagai salah satu partai Islam, bahkan jauh hari sebelumnya telah ditunjukkan oleh partai-partai Islam atau berbasis massa Islam yang lain. Di antaranya bisa dilihat dari sepak terjang Amien Rais, pendiri parpol sekuler berbasis massa Islam, PAN. Amien dikenal sebagai orang yang selalu berseberangan dengan kebijakan SBY. Bahkan sesepuh PAN ini pernah menyebutkan bahwa SBY itu seperti orang yang disuruh mengambilkan sepatu; ia bukan hanya akan mengambilkan bahkan akan sekaligus menyemirnya. Begitulah gambaran yang ia berikan ketika menyebutkan kaitan SBY dengan Amerika. Hal itu pun dipertegas oleh Amien ketika mendapatkan kesempatan untuk kembali mengomentari SBY pada acara Forum PPP Mendengar 22 Desember 2008 lalu di Jakarta. Saat itu ia menyatakan bersedia dicalonkan menjadi presiden oleh PPP. Pasalnya pimpinan nasional yang ada sekarang ini pada dasarnya hanya menawarkan keberlanjutan dan pengawetan keadaan. Negara kita patuh, taat penuh khidmat pada Konsensus Washington, pada tuan-tuan IMF, WB, dan WTO. Indonesia tetap menjadi subordinat kepentingan Kapitalisme Barat. Kita akan tetap menjadi economic backyard alias halaman belakang tempat melempar kotoran dari ekonomi neoliberal Barat. Tidak lebih tidak kurang, simpulnya.

Amien pun menjelaskan lebih lanjut; lihatlah seluruh kebijakan Indonesia di bidang keuangan, perbankan, pertambangan, perdagangan, perkebunan, pelayaran dan pertelekomuni-kasian, yang semuanya ditopang dengan perundang-undangan dan keputusan presiden/pemerintah. Sayang, semua itu menelikung kepentingan bangsa sendiri demi keuntungan sebesar-besarnya korporasi asing. Kepentingan rakyat dihancurkan supaya dapat lebih meladeni kepentingan korporasi asing. “Bangsa Indonesia dirugikan ribuan triliun rupiah lewat kebijakan-kebijakan super koruptif pemerintah,” bebernya.

Namun, ketika diketahui perolehan suara parpolnya sangat kecil, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais turun gunung menggelar pertemuan di Yogyakarta dengan para pengurus wilayah, tanpa menghadirkan DPP PAN. Kesepakatan Yogyakarta menyeru agar PAN merapat ke SBY. Sikap itu tadinya bertentangan dengan DPP PAN yang masih menjajaki kemungkinan koalisi dengan bukan SBY. PAN pun berada di ambang perpecahan. Namun akhirnya, Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir mengalah. Sebab, sesuai dengan yang diamanatkan oleh orangtuanya, pengusaha batik sukses ini harus menuruti kemauan Amien Rais, yang notabene adalah Bapak Reformasi dan pendiri PAN. Pada Rabu (29/4/2009) malam TVOne mempertanyakan apakah Amien Rais sekarang sudah pragmatis? Tanpa malu-malu Amien pun menjawab, “Saya juga kalah oleh kenyataan bahwa orang tidak lagi berbicara masalah Kapitalisme atau Sosialisme. Itu sudah kuno. Itu tiba-tiba menjadi kurang relevan. Ini dilihat oleh jutaan pemirsa. Berkali-kali saya sudah katakan, Pak Yudhoyono, Ibu Megawati, Pak Yusuf Kalla, mazhab ekonominya itu kurang lebih sama. Kita tinggal memilih, kira-kira yang bisa berubah lebih bagus yang mana? Kemudian yang kedua, kira-kira siapa yang akan menang. Menurut saya kira-kira Pak SBY itu mempunyai peluang menang.”

Pragmatisme politik tersebut muncul setidaknya bisa disebabkan oleh 3 hal: Pertama, keputusasaan menghadapi realita; keputusasaan ketika perjuangan yang dilakukan tidak kunjung menampakkan hasil.  Keputusasaan ini timbul karena tidak ada kesabaran dalam perjuangan. Kedua, sikap terlalu fokus pada hasil dan menilai perjuangan semata dari sisi hasil. Ketiga, tidak tahan terhadap iming-iming kekuasaan dan materi.  Hal ini terjadi ketika kepentingan individual atau kelompok menjadi sesuatu yang utama.  Karena itu, ketika perjuangan yang ada berbenturan dengan kepentingan ini, akhirnya perjuangan pun dikorbankan, dengan alasan, ‘kita harus realistis’.

‘Kita harus realistis’ lalu menjadi argumentasi dalam setiap tindakan politik, yang kemudian menimbulkan sikap pragmatis dalam kancah politik. Hal yang menonjol dalam sikap pragmatis ini adalah:

(1)      Ketundukan pada realita (kenyataan). Kenyataan ini tampak, misalnya, pada pernyataan, “Demokrasi memang bukan berdasarkan Islam, tapi kenyataannya kan kita hidup dalam sistem demokrasi,”—seakan-akan sistem demokrasi adalah realita yang tidak bisa  diubah.

(2)      Kemanfaatan. Pragmatisme sering mengacu pada kemanfaatan (kepentingan) sesaat, tidak peduli bahwa hal itu bertentangan dengan idealisme awal. Dengan alasan kemanfaatan, yang salah kemudian dibenarkan. Contoh, muncul pernyataan, “Presiden wanita memang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, itu lebih baik daripada dipimpin oleh si A yang berbahaya.” Muncul pula koalisi tanpa memandang apakah yang diajak berkoalisi seideologi atau tidak. Alasannya juga kemanfaataan.

Partai Terbuka sebagai Salah Satu Bentuk Pragmatisme: Berbahaya!

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pergeseran sebuah partai Islam menjadi partai terbuka yang menerima keanggotaan orang-orang kafir adalah sebuah bentuk pragmatisme politik. Pragmatisme tersebut merupakan sesuatu hal yang berbahaya dan patut diwaspadai. Pragmatisme politik yang ditempuh sebuah partai Islam setidaknya menimbulkan bahaya (dharar) bagi 3 (tiga) pihak.

Pertama: bagi partai Islam yang mengamalkannya. Partai itu akan terancam oleh bahaya ideologi (al-khathr al-mabda’i). Maknanya, ideologi partai, baik fikrah (pemikiran) maupun tharîqah (metode)-nya, akan mengalami erosi dan pendangkalan, dan bahkan dapat mengalami degradasi atau kehancuran. Ide dasar pragmatisme yang menekankan semata-mata pada realita dan kemanfaatan sesaat menimbulkan sikap inkonsistensi pada penganutnya.  Sikap pragmatis cenderung menggunakan segala macam cara untuk mewujudkan suatu kepentingan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan, dan kepantasan. Walhasil, sikap pragmatis ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena pengusung-pengusungnya hanya melihat kepentingan jangka pendek yang menguntungkan diri atau kelompoknya. Bermanfaat dan menguntungkan bukan berarti benar, tetapi hanya sekadar memuaskan naluriahnya. Di sinilah sikap plin-plan dan tidak punya pendirian sangat kentara. Begitu kemanfaatan jangka pendek hilang, mereka akan mencari kemanfaatan yang lain.

Kedua: bagi masyarakat pada umumnya. Ini karena pragmatisme politik adalah edukasi yang buruk kepada masyarakat, dapat menyesatkan masyarakat. Yang lebih buruk lagi, pragmatisme politik partai-partai Islam bisa menimbulkan citra (image) buruk pada Islam itu sendiri dan pada partai Islam hakiki yang benar-benar memperjuangkan Islam. Bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin skeptis terhadap partai/politik Islam dengan menganggap politik Islam itu  kotor, buruk, menipu, penuh manipulasi, dan penuh siasat. Kalau ini terjadi, sungguh hal itu sangat berbahaya bagi upaya menegakkan kembali Islam di muka bumi ini.

Ketiga: bagi konstituen partai Islam itu. Bahaya ini muncul karena konstituen partai Islam umumnya adalah orang-orang yang ikhlas, lugu dan patuh kepada pimpinan partai (qiyâdah). Dengan menempuh pragmatisme politik, berarti partai Islam itu telah menipu konstituennya. Konstituen mengira partainya adalah partai Islam sejati, padahal sejatinya adalah partai yang menyimpang dari Islam, yang telah terjerumus ke dalam langkah-langkah pragmatis tanpa mempedulikan halal-haram.

Terlebih lagi, Syara’ melarang orang kafir untuk menjadi anggota partai Islam. Dalilnya ada dua. Pertama, terdapat dalil khusus yang mewajibkan keanggotaan partai Islam hanya dari muslim, yaitu firman Allah SWT (artinya) : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.” (QS Ali ‘Imran : 104). Terkait ayat ini, Syaikh Abdul Hamid Al-Ja’bah berkata,”Kata “minkum” [di antara kamu] pada ayat di atas melarang sebuah kelompok atau partai dari keanggotaan non Islam, dan membatasi keanggotaannya pada muslim saja.” (Lihat Abdul Hamid Al-Ja’bah, Al-Ahzab fi Al-Islam, hal. 120; lihat juga Yasin bin Ali, Min Ahkam Al-Amr bi al-Ma’ruf wa An-Nahyu ‘an Al-Munkar, hal. 64; M. Abdullah al-Mas’ari, Muhasabah al-Hukkam, hal. 33).

Kedua, banyak dalil menegaskan amar ma’ruf nahi munkar adalah ciri khas umat Islam, bukan umat non muslim. Misalnya QS Ali ‘Imran : 110 dan QS At-Taubah : 71. Sebaliknya orang non Islam, khususnya Yahudi, tidak saling melarang berbuat munkar di antara mereka (QS Al-Ma`idah : 78-79), dan orang munafik bahkan menyuruh yang munkar dan mencegah dari yang ma’ruf (QS At-Taubah : 67). Jadi amar ma’ruf dan nahi munkar tak akan mampu dilaksanakan sempurna, kecuali oleh umat Islam. Berdasarkan ayat-ayat ini, Syaikh Ziyad Ghazzal menyatakan anggota partai Islam wajib orang muslim. Sebab misi partai Islam –yaitu amar ma’ruf nahi munkar— telah mengharuskan keIslaman anggotanya. (Ziyad Ghazzal, Masyru’ Qanun Al-Ahzab fi Daulah Al-Khilafah, hal. 46).

Berdasarkan penjelasan di atas, partai Islam tidak selayaknya membuka pintu bagi bergabungnya orang kafir dengan alasan apapun. Apabila hal tersebut dilakukan, bukan saja menimbulkan dharar (bahaya), tetapi juga menjerumuskan anggota partai dan konstituennya ke dalam jurang kemungkaran.

Umat Butuh Parpol Islam Ideologis

Partai merupakan sekumpulan ide-ide dan orang-orang yang meyakininya dan berjuang agar ide-ide tersebut eksis diterapkan secara real di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, parpol Islam merupakan sekumpulan ide-ide Islam dan orang-orang yang meyakininya dan berjuang agar ide-ide Islam itu eksis diterapkan secara real di tengah-tengah masyarakat.  Ide-ide Islam yang hendak diwujudkan itu adalah ide-ide Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang meliputi sekumpulan konsep dan metode implementasinya. Ideologi Islam inilah yang diperjuangkan oleh parpol Islam.

Eksisnya ideologi Islam dalam kehidupan sama artinya dengan mewujudkan kehidupan Islam itu sendiri. Dulu, kehidupan Islam pernah berlangsung sejak dibentuk oleh Rasul saw. di Madinah hingga Khilafah Utsmaniyah runtuh 1924, dan kemudian terhenti hingga sekarang. Dengan demikian, yang diperjuangkan parpol Islam ini bukanlah mewujudkan kehidupan Islam dari ketiadaan, melainkan hanya melanjutkan kembali kehidupan Islam yang terhenti.

Oleh karena itu, parpol Islam haruslah parpol Islam yang bersifat ideologis.  Parpol Islam yang bersifat ideologis ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Memiliki pemahaman yang paripurna tentang ideologi Islam, yang terdiri dari fikrah (konsep/ide) dan tharîqah (metode implementasi)-nya.
  2. Keahlian (kapabilitas) para aktivis partai, khususnya pimpinan partai.  Pimpinan partai haruslah orang yang paling memahami dan menyadari fikrah yang diperjuangkan partai dan tharîqah untuk mewujudkannya, paling sempurna penginderaannya terhadap realitas buruk masyarakat, paling menyadari pentingnya perubahan terhadap realita buruk itu, dan paling kuat keimanannya terhadap ideologi Islam dan pentingnya perubahan.
  3. Memiliki pemahaman sempurna mengenai metode yang sahih dalam mengikat antaranggota partai. Asas yang harus digunakan dalam menerima dan mengikat anggota adalah: (a) keimanan, keikhlasan, dan pemahaman terhadap ideologi partai dan tujuannya; (b) kesanggupan untuk melaksanakan dan mengemban tugas-tugas partai sekalipun bersifat minimal.
  4. Memiliki pemahaman dan kesadaran politik terhadap dunia dan peristiwa-peristiwa yang terjadi.(Ahmad Athiyat, ath-Tharîq, 1996, hlm. 243-257).

Demikianlah sekelumit gambaran partai Islam yang dibutuhkan oleh umat saat ini. Dalam setiap langkahnya, baik berupa program, agenda, rencana strategis, atau yang semacamnya, partai Islam wajib menggunakan cara-cara Islam. Tidak dibenarkan menghalalkan segala macam cara, termasuk dengan bertransformasi menjadi partai terbuka. Kaidah fikih menyebutkan : al-ghayah laa tubarrir al-wasilah. (Tujuan tidak membolehkan segala macam cara). (Ahmad al-Mahmud, Ad-Da’wah Ila al-Islam, hal. 288). Maka partai Islam tidak boleh menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Allah untuk mencapai tujuannya, seperti dengan menerima keanggotaan orang-orang kafir dan bekerja sama dengan agen-agen kufur.

Semua itu bukanlah cara partai Islam, sebab partai Islam wajib berpegang dengan kaidah halal haram. Jika ada partai Islam yang tidak lagi peduli lagi halal-haram, itu berarti suatu pengumuman bahwa dia bukan lagi partai Islam, tapi sudah berubah menjadi partai sekular. Partai seperti ini jelas wajib dijauhi umat Islam. Haram hukumnya umat Islam mendukung partai oportunis dan pragmatis seperti ini. Wallahu a’lam bi ash-showaab. [pembelaislam]

Iklan

7 Komentar

Filed under Opini, Pemikiran

7 responses to “Bahaya Partai Terbuka

  1. madna

    as always … tulisanmu selalu bagus. sangat berisi dan munggugah pemikiran. gak pengin mencoba mengirimnya ke media cetak ato elektronik untuk kolom opini? ide bagus yang tidak disalurkan ke kalangan yang lebih luas akan tidak berguna …

    • pembelaislam

      mmm, ada keinginan sih mas… tapi saya merasa tulisan tersebut blm memenuhi standar media massa. Butuh editing lagi, terutama terkait teknik penulisan dan panjang tulisan.

      • madna

        ya kirim aja dulu … kalo editing ya kan dari ngirim seperti itu akan semakin tahu proses editing dan penyuntingan artikelnya. Mungkin bisa kamu tulis di majalahnya Hizbut Tahrir Indonesia dahulu untuk awal2 … jika udah sip baru ke media cetak lainnya seperti koran ato sejenisnya

  2. Saya setuju dengan pikiran yang ada dalam tulisan ini.
    Salam !

  3. Anak kecil

    numpang share akh.,.nice.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s