JUSTICE, FACT OR FICTION?

Pernah nonton “Justice League”? Itu adalah film kartun yang mengisahkan perkumpulan para pahlawan pembela keadilan, versi amerika tentunya. Film tersebut dibuat berdasarkan versi komiknya yang telah muncul sejak tahun 1960. Komik tersebut dibuat oleh Gardner Fox, seorang komikus yang lahir pada 20 Mei 1911 di Brooklyn, New York. Selama beberapa dekade versi komik maupun filmnya telah merambah pasar hiburan di amerika dan beberapa negara lainnya. Selama itu pulalah “Justice League” mendapat sambutan hangat dari rakyat Amerika, terutama dari kalangan remaja dan anak-anak. Buktinya, berbagai macam award telah dimenangkan oleh DC Comic selaku pemegang trademark komik dan film tersebut. Sebut saja Alley Award pada 1961 sebagai penghargaan atas Komik Terbaik, atau Shazam Award pada tahun 1973 sebagai penghargaan atas penggambar terbaik. Nampak jelas, rakyat amerika dan dunia cukup merindukan keadilan alias “Justice” yang kemudian diwujudkan berupa kecintaan mereka terhadap komik-komik yang bertemakan superhero, pembela kebenaran dan keadilan. Namun, pada tulisan kali ini saya sama sekali tidak ingin membahas lebih lanjut mengenai komik ataupun film-film kartun yang bertemakan keadilan. Saya juga tidak ingin membahas mengenai masa kecil saya yang begitu mengidolakan Batman:) Pembahasan di atas hanyalah sedikit pengantar menuju pembicaraan yang lebih penting dan urgent: What is Justice? Apakah keadilan itu?

Sebenarnya banyak hal yang melatarbelakangi saya untuk membahas masalah tersebut. Salah satunya adalah munculnya keraguan ditengah-tengah masyarakat terhadap hukum dan pihak-pihak penegak hukum. Belakangan, masyarakat mulai apatis dan pesimis bahwa keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan di Indonesia, bahkan dunia. Betapa tidak, berbagai macam kasus hukum yang muncul ditengah-tengah masyarakat, banyak yang belum terselesaikan hingga hari ini. Sebut saja skandal bank century, kasus cicak-buaya, terbongkarnya mafia pajak Gayus dkk, dan gugatan Anggodo terhadap KPK. Sampai hari ini seluruh kasus tersebut masih mengambang, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, dan tidak jelas pula penyelesaiannya. Di ranah internasional malah lebih parah lagi. Terjadi penyerangan kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza oleh tentara Israel yang kemudian menyebabkan tewasnya puluhan aktivis kemanusiaan dan juga menyebabkan puluhan aktivis lainnya terluka. Sebenarnya siapa yang bersalah dan siapa yang harus dihukum pada peristiwa tersebut sudah sangat jelas dan nyata, Israel. Tidak perlu penyelidikan yang berlarut-larut dan menghabiskan banyak sumber daya. Namun pada faktanya, hingga hari ini Israel tidak menerima sanksi apapun atas perbuatannya tersebut. Bahkan, saat saya menulis tulisan ini, kecaman terhadap Israel yang awalnya begitu santer dilakukan di seluruh dunia, sudah mulai mereda hingga akhirnya lenyap, tertutupi oleh isu-isu yang lain. Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat: apakah keadilan itu benar-benar dapat diwujudkan, ataukah sekedar kisah-kisah fiksi yang diciptakan para komikus saja?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ada baiknya kalau kita terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama pendapat atau statement dari para pakar atau praktisi hukum dan peradilan. Bagaimanapun juga, persoalan-persoalan keadilan merupakan core competency pakar atau praktisi peradilan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, ada sebuah kisah yang dapat dijadikan patokan. Pada tanggal 7 juni kemarin, saya mendapat undangan untuk menghadiri sebuah kuliah umum di kampus Unair. Kuliah Tjokroaminoto untuk Kebangsaan dan Demokrasi, itulah tittle acaranya. Kuliah umum tersebut diadakan rutin secara berkala oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Kuliah yang kemarin saya ikuti konon merupakan kuliah Tjokroaminoto yang ke 15. Tema yang diangkat saat itu, berdasarkan undangan yang saya terima, adalah “Prospek Keindonesiaan dalam Perspektif Penegakkan Hukum”. Pembicara yang hadir untuk memberikan kuliah hari itu rencananya adalah ketua MK (Mahkamah Konstitusi), Mahfud M.D. Sekitar pukul 10.15 saya baru beranjak dari kampus Informatika menuju kampus B Unair. Sebenarnya acara tersebut dilaksanakan mulai pukul 10.00, namun saat itu saya masih repot dengan demo kuliah pemrograman mobile di kampus. Setelah tim saya selesai mendemokan program, saya langsung tancap gas menuju kampus B. Saya berasumsi, kuliah tersebut diadakan di kampus B karena penyelenggaranya adalah FISIP. Sesampainya di kampus B, ternyata tidak ada apa-apa. Saya sempat bingung. Sambil menengok kanan-kiri, saya menemukan titik terang. Ada sebuah spanduk merah, iklan kuliah Tjokroaminoto. Dari iklan tersebut saya baru tahu kalau kuliahnya diadakan di rektorat kampus C :p Saat itu juga saya langsung tancap gas lagi ke arah kampus C. Capek deh! gumam saya. Letak kampus C lebih dekat dengan ITS daripada kampus B. Seandainya tahu dari awal kan tidak perlu buang energi ke kampus B segala, pikir saya kemudian.

Jam menunjukkan pukul 11.15 ketika saya sudah sampai di rektorat kampus C. Saya bergegas memarkir motor saya, dan berjalan masuk ke dalam gedung rektorat. Di koridor depan rektorat telah terparkir sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap. Plat nomornya berwarna merah, bertuliskan “RI 9”. Hmm, rupanya pak Mahfud M.D. sudah hadir, gumam saya. Saya pun bergegas naik ke lantai 5 dengan menggunakan lift yang tersedia. Sesampainya di depan aula lantai 5, saya segera melakukan registrasi ke panitia dengan menunjukkan undangan yang saya miliki. Proses registrasi berjalan sangat singkat, hanya 5 menit. Saya pun cepat-cepat masuk ke dalam aula lewat pintu samping. Wah, rupanya kuliah umum sudah dimulai sekitar 30 menit. Para peserta sudah duduk memenuhi kursi-kursi yang tersedia. Pada awalnya saya tidak kebagian tempat duduk. Sekitar 5 menit saya berdiri melihat-lihat situasi, tiba-tiba ada seseorang di deretan kursi yang paling belakang beranjak meninggalkan tempat. Tentu saja kesempatan tersebut tidak saya sia-siakan. Saya langsung duduk di kursi yang telah kosong tadi. Alhamdulillah, akhirnya saya kebagian tempat duduk, meskipun di barisan yang paling belakang, mepet tembok 😀

Setelah duduk, saya mulai mendengarkan setiap penjelasan dari pak Mahfud. Sebenarnya saya ingin mencatat, namun tidak ada pulpen. Pulpen biru yang biasa saya bawa rupanya tertinggal di aula kampus Informatika, tempat mendemokan aplikasi tadi. Yah, apa boleh buat. Akhirnya saya mendengarkan saja, berkonsentrasi untuk mengingat-ingat setiap point penting yang disampaikan dalam kuliah umum tersebut. Di tangan saya terdapat beberapa lembar kertas. 1 lembar adalah undangan, yang lainnya adalah brosur dan makalah yang saya dapatkan setelah registrasi.  Penyampaian yang dilakukan oleh pak Mahfud MD rupanya tidak mengikuti alur makalah yang telah beliau buat dan dibagikan ke peserta kuliah. Materi lebih banyak beliau sampaikan dengan model story telling, menceritakan beberapa contoh peristiwa yang menarik. Beliau memaparkan bahwa bangsa ini telah terjebak dalam realitas masa lalu. Hal inilah yang kemudian membuat penegakkan hukum dan keadilan sering menemui jalan buntu. Contohnya, ada seorang jaksa atau hakim yang ingin menjebloskan seorang pejabat korup ke dalam penjara. Namun rupanya, pejabat tersebut pernah mengetahui bahwa dulunya, sang hakim maupun jaksa mendapatkan jabatannya juga melalui cara-cara kotor. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi jaksa atau hakim harus suap sana-sini, jilat kanan, jilat kiri, ataupun memainkan kolusi. Nah, dengan bekal pengetahuan dan bukti-bukti yang dimilikinya, si pejabat korup balik mengancam jaksa atau hakim yang akan menjebloskannya ke penjara. Dia mengancam akan membeberkan kolusi para hakim dan jaksa tersebut kepada publik. Tentu ini akan sangat merugikan bagi sang pengadil, bahkan bisa menghancurkan karirnya. Akhirnya terjadilah semacam “tukar guling”, si pejabat korup bebas, sang pengadil, hakim maupun jaksa tetap “aman”.

Kasus serupa juga terjadi pada kasus Susno Duadji, ketika markus pajak Gayus Tambunan terbongkar. Susno Duadji berupaya mempublikasikan dan membeberkan rekayasa-rekayasa yang terjadi di tubuh Ditjen Pajak. Susno juga membeberkan keterlibatan oknum-oknum petinggi polri dalam kasus tersebut. Tentu saja oknum-oknum tersebut kebakaran jenggot ketika aibnya dibongkar oleh Susno kepada publik. Namun rupanya, oknum-oknum tersebut juga tidak kehabisan akal. Mereka pernah mengetahui, dulu Susno mendapatkan jabatannya di kepolisian juga menempuh cara-cara yang tidak halal. Sudah menjadi rahasia umum juga, bahwa praktek kolusi merupakan kebiasaan dalam proses pengangkatan akpol menjadi polisi, atau ketika kenaikan jabatan. Selain itu, para oknum tersebut mengetahui berbagai macam praktek KKN yang pernah dilakukan Susno selama menjabat sebagai Kabareskrim atau lebih lawas lagi, yaitu ketika Susno masih menjabat di kepolisian daerah. Nah, bekal itulah yang kemudian dijadikan “kartu truff” untuk berusaha membungkam Susno dan menahannya agar tidak “menyanyi” lebih nyaring. Jebakan-jebakan masa lalu inilah yang kemudian mempersulit berlangsungnya proses hukum dan terciptanya keadilan.

Kemudian pak Mahfud MD menambahkan, bangsa ini juga terjebak oleh realitas politik kekinian. Maksudnya, seseorang tidak mungkin terpilih untuk menempati jabatan-jabatan eksekutif ataupun legislatif tanpa adanya dukungan parpol yang kuat. Dukungan parpol yang kuat ketika kampanye bisa didapatkan apabila parpol tersebut memiliki sumbangan modal yang besar dari para pemilik modal. Para pemilik modal tersebut memiliki kepentingan ketika mendukung salah satu calon yang maju dalam pilkada, pileg, ataupun pilpres. Timbal baliknya, ketika calon yang didukung menang, calon tadi haruslah tunduk bahkan kemudian memperjuangkan kepentingan pemilik modal yang membiayai kampanye mereka. Parahnya lagi, yang sering terjadi ketika kampanye adalah seorang pemilik modal mendukung dan membiayai seluruh calon. Sehingga siapapun yang menang, kepentingan si pemilik modal tetap tidak terusik. Inilah yang membuat kebijakan-kebijakan di pusat dan di daerah tidak lagi independen bahkan cenderung merugikan rakyat, karena selalu berjalan sesuai dengan kepentingan-kepentingan pemodal. Oleh karena itu wajar apabila rakyat tidak pernah merasakan justice, keadilan.

Setelah pemaparan tersebut, moderator, yakni pak Suko Widodo mempersilahkan kepada para peserta untuk melontarkan pertanyaan atau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh pak Mahfud MD. Spontan saja, beberapa peserta mengacungkan tangannya. Kemudian moderator menunjuk satu demi satu peserta yang mengacungkan tangan hingga terpilih 5 orang di antara mereka untuk bertanya pada sesi pertama. Hal yang sama juga terjadi pada sesi kedua, namun hanya 3 orang saja yang diberikan kesempatan. Saya tidak mengingat pertanyaan-pertanyaan tersebut secara keseluruhan, namun ada beberapa pertanyaan yang menarik karena pak Mahfud juga memberikan jawaban yang menarik atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Salah satu peserta dari BEM UNAIR menanyakan tentang produk-produk hukum yang justru bertentangan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Dia mencontohkan produk-produk hukum seperti UU Migas, UU SDA, UU PM yang justru merugikan masyarakat. Dia meminta penjelasan dan analisis sosial dari pak Mahfud terkait produk-produk hukum tersebut. Pak Mahfud kemudian memaparkan analisisnya. Menurut beliau, jawaban atas pertanyaan tersebut kembali kepada makna keadilan itu sendiri. Keadilan, bagi beliau, adalah bertemunya antara common sense, produk-produk hukum, dan hati nurani. Produk hukum sebenarnya sangat berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda. Seorang pengadil atau hakim, dianggap telah berbuat adil apabila ketiga komponen tadi mencapai titik temu. Jadi, kasus-kasus yang di angkat oleh media massa semisal kasus nenek minah ataupun kasus prita menurut beliau tidak dapat dikatakan mencerminkan keadilan, karena bertentangan dengan common sense dan hati nurani.

Pertanyaan lain yang menarik adalah pertanyaan terkait penerapan sistem sekulerisme-kapitalisme di negeri ini. Pertanyaan ini dilontarkan oleh 2 orang peserta yang berbeda, dalam sesi yang juga terpisah. Secara mendetail pertanyaan keduanya berbeda, salah satu secara umum mengungkapkan keprihatinan terhadap rusaknya tatanan kehidupan akibat penerapan sekulerisme-kapitalisme, sementara satu yang lain mempertanyakan tentang penguasaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati oleh para kapitalis. Sebenarnya kedua pertanyaan saling berkaitan, sehingga pak Mahfud memberikan jawaban yang sama terhadap keduanya. Menurut beliau, UUD 45 yang merupakan batang pokok berbagai macam produk undang-undang yang lain, adalah undang-undang yang sangat lentur. Kalau kita ingin mencari pasal-pasal yang mendukung kapitalisme, maka akan kita temukan. Kalau kita ingin mencari pasal-pasal yang mendukung sosialisme, maka juga akan kita temukan. Sehingga yang terjadi kemudian, penerapan UUD 45 sebagai konstitusi negara sangat bergantung pada siapa yang menerapkannya. Ketika yang menerapkan adalah Soekarno, maka penerapannya cenderung sosialis. Ketika yang menerapkan Soeharto, akan nampak otoriter. Selepas reformasi malah cenderung liberal-kapitalistik. Produk UU yang merupakan perincian UUD 45 juga sangat bergantung pada pihak-pihak yang membuat. Apabila pihak yang membuat produk UU tersebut telah berkolusi dengan para kapitalis, maka produk UU-nya juga akan berjalan sesuai dengan kepentingan para kapitalis. Oleh karena itu, menurut beliau, yang harus dilawan adalah praktek-praktek KKN yang terjadi selama proses pembuatan undang-undang berlangsung.

Pertanyaan terakhir yang cukup menarik perhatian saya adalah pertanyaan dari seorang perwakilan Dinas Pendidikan Surabaya. Peserta tersebut menanyakan tentang upaya membersihkan pendidikan dari praktek-praktek politik, karena menurutnya, politik itu kotor. Kemudian, pak Mahfud menjawabnya dengan mengatakan bahwa politik itu justru sangat penting, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Dalam hal ini pak Mahfud mengutip perkataan Imam Al Ghazali: “ad diinu ussun, wa as-sultoonu haarisun…” (Agama adalah pondasi, sedangkan sulton/kekuasaan adalah penjaganya…). Menurut beliau, agama haruslah dijaga dengan kekuasaan, sedangkan kekuasaan harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai agama. Pertanyaan-pertanyaan lainnya tidaklah saya anggap terlalu penting, karena hanya menyangkut seputar individu pak Mahfud sendiri. Salah seorang peserta menanyakan tentang statement yang pernah dilontarkan oleh pak Mahfud ketika diwawancarai sebuah stasiun televisi. Menurutnya, pak Mahfud pernah melontarkan kata-kata “ultra petita”. Beliau kemudian menjelaskan bahwa ultra petita adalah tindakan hakim yang memutus melebihi apa yang diminta oleh penggugat atau pemohon (uji materi di MK). Maksudnya, kehidupan beliau yang sekarang, sebagai ketua MK, sudah melebihi cita-citanya yaitu menjadi guru agama. Peserta yang lain ada yang menyatakan dukungannya agar pak Mahfud menjadi presiden. Beliau kemudian menjawabnya sambil tersenyum dan mengatakan bahwa beliau tidak ingin menjadi presiden karena pasti akan terjebak politik kekinian dan akan menjerumuskannya untuk berbohong kesana kemari selama kampanye.

Nah, itulah beberapa hal yang saya dapatkan ketika mengikuti kuliah umum yang menghadirkan ketua Mahkamah Konstitusi. Kuliah itu sendiri berakhir sekitar pukul 13.00, setelah pertanyaan terakhir dari salah seorang peserta dijawab oleh pak Mahfud. Setelah itu, berduyun-duyun para wartawan mendekat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada sang ketua MK tersebut. Entah apa saja yang mereka tanyakan, yang pasti ketika pak Mahfud beranjak keluar ruangan dan berjalan menuju pintu keluar, para kuli tinta masih mengerubunginya, berebutan mengajukan pertanyaan sambil merekam setiap perkataan pak Mahfud. Heh, mungkin mereka masih ingin bertanya-tanya seputar gugatan anggodo kepada KPK, ditahannya Susno Duadji, atau beberapa kasus terbaru yang muncul belakangan, termasuk wacana deponeering untuk kasus KPK. Satu hal yang pasti, kuliah yang saya ikuti tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana seroang pakar dan praktisi hukum berbicara tentang keadilan. Lalu bagaimana kita harus menyikapi pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh pakar tersebut? Apakah kita harus mengikutinya secara keseluruhan? Inilah yang akan kita bahas selanjutnya. (bersambung)

Iklan

4 Komentar

Filed under Opini, Reportase, Share

4 responses to “JUSTICE, FACT OR FICTION?

  1. pembantai

    hemmm…cukup menarik apa yang engkau sampaikan. ta’tunggu tulisanmu yang berikutnya. ojo suwe2. ojo kebanyakan tidur di kamar orang. apalagi kalo orangnya ga ada…

  2. pembelaislam

    yip:) syukron atas komentarnya, dan syukron juga atas nasihatnya=,= (ketahuan deh habit saya…)

  3. what’s justice? Some people say, “there is no justice because money and power can change something wrong into something right”
    Then, this time is named by capitalism

    • pembelaislam

      not at all. That capitalist or pragmatic guys may replying: “Oh no, it’s just a personal fault. You can’t make that such generalization. Of course we need some reform for our bureaucracies and government. bla bla bla…” It’s very important for us redefining “justice” based on fundamental and radical view of life. To change that guy’s mind, hard work, consistency, carefulness and intelligence are needed every time. Any way, thanks for your comment.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s